Bupati Kabupaten Sigi bersama FRAS mengawal Reforma Agraria ke Kementerian ATR/BPN

Berita Terkait

• Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sigi0
• Rapat Monitoring dan Evaluasi Aksi HAM Pemerintah Daerah Tahun 20220
• Dokumen Pengajuan Keputusan Bupati0
• Bagan Alur Pengajuan Keputusan Bupati0
• Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun 20230
• Pembahasan Raperda Kabupaten Sigi0
• Rapat Evaluasi Raperda Kabupaten Sigi0
• Kegiatan Rapat Lanjutan Pembahasan Raperbup Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa0
• Kegiatan Rapat Pembahasan Raperbup Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa0
• Rapat Harmonisasi Ranperbup Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Bagi Pel0

Berita Populer

• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• Rapat Koordinasi Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sigi
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• Rapat Fasilitasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
• Bagan Alur Pengajuan Keputusan Bupati
• Dirgahayu Kabupaten Sigi Ke-15 Tahun 2023
• Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023
• Focus Group DIscussion Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sigi
• Kegiatan Rapat Lanjutan Pembahasan Raperbup Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa

Jakarta, 30 September 2022

Bupati Sigi didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sigi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi dan Kepala kantor BPN Sigi bersama ketua FRAS (Front Rakyat Advokasi Sawit) bertemu sekaligus beraudiensi dengan Menteri Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan. Menteri ATR/BPN merespon dan menyetujui atas usulan Bupati Sigi terkait tanah objek Reforma Agraria dibekas PT Hasfram dan untuk Konflik Agraria yang melibatkan Perusahaan, FRAS diminta untuk memasukkan Subjek di lokasi Konflik tersebut.

Kementerian Agraria saat ini memberi perhatian khusus terhadap konflik-konflik Agraria dan penyelesaiannya. Sehingga mampu menjadi garda terdepan,dalam mengawal Reforma Agraria yang menjadi Program Prioritas Nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.