Unit Kerja

UNIT KERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

SUBBAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN

 

" SUBBAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU KEPALA BAGIAN MENYIAPKAN BAHAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH SERTA PENGENDALIAN PRODUK HUKUM "

 

  DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS, SUBBAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN MEMPUNYAI FUNGSI :

 

• PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN DIBIDANG PERUNDANG - UNDANGAN; 
• PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PERUNDANG - UNDANGAN DENGAN INSTANSI TERKAIT;
• MENGHIMPUN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN, PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS SERTA BAHAN - BAHAN LAINYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN;
• PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH;
• PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI, PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI;
• PENYIAPAN BAHAN USULAN PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA DPRD;
• PENYIAPAN BAHAN USULAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN DPRD;
• PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI DAN MENELITI USULAN RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN BERSAMA DARI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN LEMBAGA VERTIKAL DAERAH;
• PELAKSANAAN PENGAWASAN, INFENTARISASI DAN EVALUASI HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI; 
• PENGUMPULAN DAN MENGINVENTARISASI PERMASALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN MENYIAPKAN BAHAN KAJIAN PEMECAHAN MASALAH;
• PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PERUNDANG - UNDANGAN; DAN
• PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH PIMPINAN

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM 

 

" SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU KEPALA BAGIAN MENYIAPKAN BAHAN LAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA "

 

DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS, SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MEMPUNYAI FUNGSI :

 

• PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN DIBIDANG BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA; 
• PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PERUNDANG - UNDANGAN DENGAN INSTANSI TERKAIT;
• MENGHIMPUN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN, PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS SERTA BAHAN - BAHAN LAINYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA;
• PEMERIKSAAN DAN MENELITI SURAT GUGATAN YANG DITUJUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN ATAU PIHAK LAIN;
• PENYIAPAN BAHAN DAN MENGKOORDINASIKAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN NEGERI  ATAS MASALAH YANG MELIBATKAN PEMERINTAH DAERAH;
• PENGUMPULAN BAHAN, MENGINVENTARISIR DAN MENGKOORDINASIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN INSTANSI TERKAIT ;
• PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI DAN KESEPAKATAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI DAERAH;
• PENYIAPAN BAHAN INVENTARISIR, PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ;
• PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA; DAN
• PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH PIMPINAN

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

 

" SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU KEPALA BAGIAN MENYIAPKAN BAHAN INVENTARISASI, DOKUMENTASI, DAN PUBLIKASI PRODUK HUKUM DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN LAINYA "

 

DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS, SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM MEMPUNYAI FUNGSI :

 

• PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN DIBIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM; 
• PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN KEGIATAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM;
• PENYIAPAN DAN MENGHIMPUN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN, PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS SERTA BAHAN - BAHAN LAINYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK HUKUM DAERAH;
• PELAKSANAAN REGISTRASI ATAS RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH;
• PELAKSANAAN PENGUNDANGAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH ;
• PENDOKUMENTASIAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI SERTA PRODUK HUKUM LAINYA SECARA KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK;
• PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM;
• PELAKSANAAN INVENTARISASI SECARA PRIODIK PRODUK - PRODUK HUKUM YANG BERLAKU;
• PENYUSUNAN HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDAGAN DAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG TERDIRI DARI PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN PRODUK HUKUM DAERAH LAINYA;
• PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN INVENTARISIR DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ;
• PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM; DAN
• PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH PIMPINAN