JDIH Kabupaten Sigi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sigi

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, setiap tahun anggaran wajib disampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah