kegiatan Rapat Harmonisasi 4 Rancangan Peraturan Bupati Sigi

Berita Terkait

• Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan NA Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.0
• kegiatan FGD Penyusunan Raperbup tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas0
• Fasilitasi Konsultasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 20250
• konsultasi terkait Pengelolaan JDIH pada pengelola JDIH Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah0
• menyambut perayaan HUT RI ke 800
• Ayo Ke Lindu Karena Lindu Bikin Rindu0
• Pemusnahan Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).0
• kunjungan ke penangkaran rusa yang yang terletak di Desa Wosu Trans Kecamatan Bungku Tengah Kab. Mor0
• Rapat Kerja Daerah Bagian Hukum Kab/Kota Tahun 20250
• Gala Dinner dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda)0

Berita Populer

• pembahasan Raperda
• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• kunjungan ke penangkaran rusa yang yang terletak di Desa Wosu Trans Kecamatan Bungku Tengah Kab. Mor
• kegiatan Sosialisasi E-Court, E-Mediasi, Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK secara Elektronik
• Pemusnahan Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).
• Dirgahayu Kabupaten Sigi Ke-15 Tahun 2023
• Dokumen Pengajuan Keputusan Bupati
• Rapat Fasilitasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
• Rapat Koordinasi Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sigi

Palu, 15 Oktober 2025. Bertempat di ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Bagian Hukum Sigi menghadiri kegiatan Rapat Harmonisasi 4 Rancangan Peraturan Bupati Sigi tentang: 
1.    Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 
2.    Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; 
3.    Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; dan 
4.    Penerapan Standar Pelayanan Minimal.