Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan NA Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berita Terkait

• kegiatan FGD Penyusunan Raperbup tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas0
• Fasilitasi Konsultasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 20250
• konsultasi terkait Pengelolaan JDIH pada pengelola JDIH Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah0
• menyambut perayaan HUT RI ke 800
• Ayo Ke Lindu Karena Lindu Bikin Rindu0
• Pemusnahan Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).0
• kunjungan ke penangkaran rusa yang yang terletak di Desa Wosu Trans Kecamatan Bungku Tengah Kab. Mor0
• Rapat Kerja Daerah Bagian Hukum Kab/Kota Tahun 20250
• Gala Dinner dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda)0
• Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus0

Berita Populer

• pembahasan Raperda
• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• kunjungan ke penangkaran rusa yang yang terletak di Desa Wosu Trans Kecamatan Bungku Tengah Kab. Mor
• kegiatan Sosialisasi E-Court, E-Mediasi, Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK secara Elektronik
• Pemusnahan Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).
• Dirgahayu Kabupaten Sigi Ke-15 Tahun 2023
• Dokumen Pengajuan Keputusan Bupati
• Rapat Fasilitasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
• Rapat Koordinasi Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sigi

Bora, 17 Oktober 2025. Bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Sigi, Bagian Hukum Sigi menggelar Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Dearah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sigi Anwar yang didampingi oleh Kapala Dinas Keuangan dan Aset dan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sigi.
Perlu diketahui, aset atau barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, barang milik daerah merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya Pemerintahan Daerah.