Fasilitasi Konsultasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025

Berita Terkait

• konsultasi terkait Pengelolaan JDIH pada pengelola JDIH Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah0
• menyambut perayaan HUT RI ke 800
• Ayo Ke Lindu Karena Lindu Bikin Rindu0
• Pemusnahan Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).0
• kunjungan ke penangkaran rusa yang yang terletak di Desa Wosu Trans Kecamatan Bungku Tengah Kab. Mor0
• Rapat Kerja Daerah Bagian Hukum Kab/Kota Tahun 20250
• Gala Dinner dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda)0
• Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus0
• kegiatan pembahasan Draf Raperbup Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah0
• kegiatan Sosialisasi E-Court, E-Mediasi, Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK secara Elektronik0

Berita Populer

• pembahasan Raperda
• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• kunjungan ke penangkaran rusa yang yang terletak di Desa Wosu Trans Kecamatan Bungku Tengah Kab. Mor
• kegiatan Sosialisasi E-Court, E-Mediasi, Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK secara Elektronik
• Pemusnahan Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).
• Dirgahayu Kabupaten Sigi Ke-15 Tahun 2023
• Dokumen Pengajuan Keputusan Bupati
• Rapat Fasilitasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
• Rapat Koordinasi Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sigi

Makassar, 26 Agustus 2025. Bertempat di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan – LAN Makassar. Kepala Bagian Hukum menghadiri kegiatan Fasilitasi Konsultasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi serta beberapa Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.

Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN – Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Agus Sudrajat, M.Si., membuka secara resmi kegiatan tersebut, dalam sambutannya, Agus Sudrajat menegaskan bahwa IKK merupakan instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai cermin, kompas, dan instrumen pembelajaran. Melalui IKK, lanjutnya, dapat dilihat apakah suatu kebijakan hanya bersifat administratif atau benar-benar mampu menyelesaikan masalah.

Agus Sudrajat kemudian menjelaskan bahwa pada tahun 2025, LAN melakukan sejumlah penyempurnaan penting dalam pelaksanaan pengukuran. Fokus pengukuran tidak lagi terbatas pada kepatuhan administratif, melainkan diarahkan pada kenerja nyata dan dampak kebijakan.

“Langkah ini penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen di atas kertas, melainkan benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat,’’ ujarnya.