Rapat Harmonisasi
Harmonisasi 3 Rancangan Peraturan Bupati

Berita Terkait

• Kabupaten Sigi Raih Penghargaan atas Progres Penginputan Data dalam Pelaporan Indeks Reformasi Hukum0
• Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Sigi Bahas Penertiban dan Pengendalian Minum0
• Capaian Kegiatan Festival Lestari Ke-5 di Kabupaten Sigi0
• Focus Group Discussion 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi0
• Dirgahayu Kabupaten Sigi Ke-15 Tahun 20230
• Festival Lestari #5 di Kabupaten Sigi0
• Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah0
• Rapat Kerja Daerah Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah0
• Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sigi 0
• Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum0

Berita Populer

• pembahasan Raperda
• kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang
• Workshop Rancangan Peraturan Bupati Sigi Masagena
• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• konsultasi terkait teknik Pengelolaan JDIH pada pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum K
• kegiatan Workshop Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati Sigi tentang Sigi Masagena
• kegiatan Rapat Harmonisasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati
• Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Daerah
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• kunjungan ke penangkaran rusa yang yang terletak di Desa Wosu Trans Kecamatan Bungku Tengah Kab. Mor

Palu, 18 Agustus 2023. Kantor Wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tempat dilaksanakannya rapat harmonisasi tiga peraturan bupati penting, yaitu Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai untuk Program Pemulihan Ekonomi, Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa, dan Peraturan Bupati tentang Brigade Alsintan. Rancangan Peraturan Bupati ini diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Sigi.
Rapat Harmonisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara berbagai pihak terkait dalam hal pelaksanaan ketiga peraturan bupati tersebut. Harmonisasi diperlukan agar kebijakan yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya hambatan atau inkonsistensi.
#jdihnasional #jdihn #sigikab #jdihsigikab #jdihprovsulteng #harmonisasi #kemenkumham #kemenkumhamsulteng