Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sigi
Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sigi

Berita Terkait

• Rapat Monitoring dan Evaluasi Aksi HAM Pemerintah Daerah Tahun 20220
• Dokumen Pengajuan Keputusan Bupati0
• Bagan Alur Pengajuan Keputusan Bupati0
• Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun 20230
• Pembahasan Raperda Kabupaten Sigi0
• Rapat Evaluasi Raperda Kabupaten Sigi0
• Kegiatan Rapat Lanjutan Pembahasan Raperbup Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa0
• Kegiatan Rapat Pembahasan Raperbup Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa0
• Rapat Harmonisasi Ranperbup Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Bagi Pel0
• Rapat Koordinasi Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sigi0

Berita Populer

• pembahasan Raperda
• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• Rapat Koordinasi Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sigi
• Dirgahayu Kabupaten Sigi Ke-15 Tahun 2023
• Rapat Fasilitasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
• Bagan Alur Pengajuan Keputusan Bupati
• Dokumen Pengajuan Keputusan Bupati
• Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023
• Focus Group DIscussion Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kegiatan Rapat Harmonisasi 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Bupati Sigi sebagai berikut :

1. Raperbup tentang Analisis Standar Belanja;

2. Raperbup Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023; dan

3. Raperbup tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023.

Rapat Harmonisasi ini dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah dan dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum beserta 2 (dua) Staf Fungsional  Bagian Hukum dan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaha selaku Perangkat Daerah Pemrakarsa yang diwakili oleh Sekretaris BKAD, Kabid Anggaran, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kabid Cipta Karya. Rapat Harmonisasi ini dipimpin Kabid Hukum Kanwil Hukum dan HAM beserta tim fasilitasi Harmonisasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah  yang memberi masukan terkait aspek kewenangan, substansi, dan teknik penulisan Peraturan Bupati yang harus sesuai dan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan demi terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas.