Focus Group DIscussion Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Focus Group DIscussion Raperda PDRD

Berita Terkait

• Rapat Pembahasan Raperda tentang Bangunan Gedung0
• Bupati Kabupaten Sigi bersama FRAS mengawal Reforma Agraria ke Kementerian ATR/BPN0
• Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sigi0
• Rapat Monitoring dan Evaluasi Aksi HAM Pemerintah Daerah Tahun 20220
• Dokumen Pengajuan Keputusan Bupati0
• Bagan Alur Pengajuan Keputusan Bupati0
• Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun 20230
• Pembahasan Raperda Kabupaten Sigi0
• Rapat Evaluasi Raperda Kabupaten Sigi0
• Kegiatan Rapat Lanjutan Pembahasan Raperbup Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa0

Berita Populer

• pembahasan Raperda
• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• kunjungan ke penangkaran rusa yang yang terletak di Desa Wosu Trans Kecamatan Bungku Tengah Kab. Mor
• kegiatan Sosialisasi E-Court, E-Mediasi, Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK secara Elektronik
• Pemusnahan Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).
• Dirgahayu Kabupaten Sigi Ke-15 Tahun 2023
• Dokumen Pengajuan Keputusan Bupati
• Rapat Fasilitasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
• Rapat Koordinasi Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sigi

Selasa 1 November 2022, kerja sama Universitas Tadulako dengan Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Sigi melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertempat di Aula Kantor Bupati Sigi.

Kegiatan FGD ini dipimpin oleh Kabag Hukum dan Tim penyusun Raperda PDRD. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Perangkat Daerah dan pejabat yang mewakili Kepala perangkat Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Anggaran BKAD, Sekretaris Dinas PUPR, pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pejabat Dinas Peternakan dan Keswan, pejabat Dinas Pariwisata, pejabat Dinas Kesehatan, pejabat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, pejabat  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika.

Diharapkan dengan kegiatan FGD ini dapat menambah masukan dan data untuk penyusunan Raperda PDRD sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana seluruh jenis pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.