kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda/Propemperda

Berita Terkait

• kegiatan Rapat Harmonisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati0
• kegiatan Rapat Inventarisasi dan Evaluasi Propemperkada Kabupaten Sigi Tahun 20240
• Festival Danau LIndu0
• Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI 17 Agustus0
• Setelah melaksanakan konsultasi di Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Direktorat Jendera0
• Kegiatan kunjungan konsultasi ke Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal 0
• kegiatan lanjutan kegiatan Final Cek Raperda sekaligus pengambilan keputusan terhadap Rancangan Pera0
• kegiatan Final Cek Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandan0
• kegiatan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran P0
• kegiatan lanjutan pembahasan Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak0

Berita Populer

• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• Rapat Koordinasi Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sigi
• Rapat Fasilitasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
• Bagan Alur Pengajuan Keputusan Bupati
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• Dirgahayu Kabupaten Sigi Ke-15 Tahun 2023
• Focus Group DIscussion Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023
• Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sigi
• Kegiatan Rapat Lanjutan Pembahasan Raperbup Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa

Palu 10 Oktober 2024, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Bagian Hukum Sigi menghadiri kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda/Propemperda. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Dengan mengusung tema ”Melalui Tahapan Penyusunan Prolegda/Propemperda, dapat mewujudkan pembentukan Peraturan Daerah yang harmonis, aplikatif dan responsif.
Dalam sambutannya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Peraturan Daerah yang berkualitas dapat terwujud dengan terlaksananya setiap tahapan pembentukan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tahapan awal yang memegang peranan penting dan menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah yakni penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah/Program Pembentukan Legislasi Daerah.
Kegiatan ini diikuti oleh orang pejabat Biro Hukum Prov Sulteng dan Bagian Hukum dari Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
Yang menjadi Narasumber dalam kegiatan ini dari BPHN Tyas Dian Anggraeni, S.H.,MH. Perancang Perundang-undangan BPHN Kemenkumham RI yang membawakan materi tentang Urgensi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah dan Tenaga Ahli DPRD Prov Sulteng Bapak Salam Lamangkau, S.H membawakan materi tentang Penyusunan Propemperda yang Aktual dalam Mewujudkan Pembentukan Perda yang Harmonis, Aplikatif dan Responsif.