Final Cek Raperda RPJPD

Berita Terkait

• lanjutan pembahasan Raperda tentang RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-20450
• lanjutan pembahasan Raperda tentang RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-20450
• kegiatan Pembinaan dan Pengembangan JDIH di Wilayah Sulawesi Tengah0
• lanjutan pembahasan Raperda tentang RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-20450
• Study Komparasi terkait Raperda tentang RPJPD Tahun 2025-20450
• Pembahasan Raperda tentang RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-20450
• rapat fasilitasi harmonisasi0
• Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kebupaten Sigi Ke-16 Tahun 20240
• rapat fasilitasi harmonisasi 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Bupati Sigi 0
• Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Yayasan Inisiatif Peruba0

Berita Populer

• pembahasan Raperda
• kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang
• Workshop Rancangan Peraturan Bupati Sigi Masagena
• konsultasi terkait teknik Pengelolaan JDIH pada pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum K
• kegiatan Workshop Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati Sigi tentang Sigi Masagena
• kegiatan Rapat Harmonisasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati
• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Daerah
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• kunjungan ke penangkaran rusa yang yang terletak di Desa Wosu Trans Kecamatan Bungku Tengah Kab. Mor

Dolo, 5 Juli 2024 bertempat diruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sigi, Bagian Hukum Sigi menghadiri kegiatan Final Cek Raperda sekaligus pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045.
Setelah melalui proses pembahasan selama 18 hari kerja, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 telah selesai dibahas. Enam Fraksi di DPRD yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang tergabung dalam Pansus I akhirnya menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk dilaksanakan proses selanjutnya.
Raperda ini sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, menyebutkan bahwa ”Rancangan Perda Kabupaten yang salah satunya mengatur tentang RPJPD harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.