Rapat Pembahasan Draf Raperbup tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Berita Terkait

• kegiatan Rapat Harmonisasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati 0
• kegiatan Rapat Inventarisasi dan Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentu0
• kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda/Propemperda0
• kegiatan Rapat Harmonisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati0
• kegiatan Rapat Inventarisasi dan Evaluasi Propemperkada Kabupaten Sigi Tahun 20240
• Festival Danau LIndu0
• Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI 17 Agustus0
• Setelah melaksanakan konsultasi di Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Direktorat Jendera0
• Kegiatan kunjungan konsultasi ke Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal 0
• kegiatan lanjutan kegiatan Final Cek Raperda sekaligus pengambilan keputusan terhadap Rancangan Pera0

Berita Populer

• pembahasan Raperda
• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• Rapat Koordinasi Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sigi
• Dirgahayu Kabupaten Sigi Ke-15 Tahun 2023
• Dokumen Pengajuan Keputusan Bupati
• Rapat Fasilitasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
• Bagan Alur Pengajuan Keputusan Bupati
• Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023
• Focus Group DIscussion Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bora, 21 Oktober 2024. Bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Sigi, Bagian Hukum Sigi menyelenggarakan Rapat Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Bupati Sigi tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Rapat pembahasan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sigi dan didamping pejabat fungsional Perancang Perundang-undangan dan Analis Hukum Bagian Hukum. Hadir pula perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah hadir Kabid Kepesertaan Ramli, SE., M.M.
Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Bupati meliputi : 
a.    program dan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b.    peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
c.    program perlindungan pekerja rentan; dan
d.    pembinaan dan pengawasan.

Pembentukan Peraturan Bupati Sigi tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk melaksanakan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Gubernmengamanatkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/Sj tentang Implementasi Pelaksanaan rogram Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah serta Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA Hal Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Peningkatan Universalm Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).