kegiatan meeting zoom FGD Berbagi Pemahaman (Knowledge Sharing) Pendokumentasian Hukum Adat

Berita Terkait

• kegiatan Workshop Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 20240
• Rapat Pembahasan Draf Raperbup tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan0
• kegiatan Rapat Harmonisasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati 0
• kegiatan Rapat Inventarisasi dan Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentu0
• kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda/Propemperda0
• kegiatan Rapat Harmonisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati0
• kegiatan Rapat Inventarisasi dan Evaluasi Propemperkada Kabupaten Sigi Tahun 20240
• Festival Danau LIndu0
• Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI 17 Agustus0
• Setelah melaksanakan konsultasi di Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Direktorat Jendera0

Berita Populer

• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• Rapat Koordinasi Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sigi
• Rapat Fasilitasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
• Bagan Alur Pengajuan Keputusan Bupati
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• Dirgahayu Kabupaten Sigi Ke-15 Tahun 2023
• Focus Group DIscussion Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023
• Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sigi
• Kegiatan Rapat Lanjutan Pembahasan Raperbup Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa

Sigi, 29 Oktober 2024. Bagian Hukum Sigi mengikuti kegiatan meeting zoom FGD Berbagi Pemahaman (Knowledge Sharing) Pendokumentasian Hukum Adat yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
Kegiatan FGD ini dibuka oleh Kepala BPHN yang diwakili oleh Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Jonny P. Simamora menyampaikan bahwa pendokumentasian Hukum Adat merupakan langkah strategis untuk melindungi hak-hak Masyarakat adat dan sebagai referensi dalam pembentukan hukum nasional.
Sebagai narasumber dalam FGD ini Prof. Dr. Adrian Bedner dari Van Vallenhoven Institute for Law, Governance and Society, Leiden Law School, Belanda ia menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan partisipatif dalam pendokumentasian  hukum adat. Dan narasumber kedua Peneliti Ahli Madya dari BRIN Ismail Rumadan dengan materi Peran Hukum Adat dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang Inklusif dan Responsif.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberi gambaran pentingnya pendokumentasian hukum ada secara nasional, tata cara pendokumentasian adat, pemilihan prioritas hukum adat yang akan didokumentasikan dalam kanal JDIHN. Yang mana pendokumentasian ini akan memperkaya koleksi dokumen hukum dari berbagai wilayah di Indonesia sekaligus melakukan pembaharuan dokumen adat yang terinput dalam JDIHN.